Kamis, 26 Agustus 2010

Potensi Panas Bumi NTT Mencapai 1.266 Mw

JAKARTA. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditengah kurangnya pasokan dan lemahnya infrastruktur energi, Proinsi NTT menyimpan potensi panas bumi mencapai 1.266 MW tersebar di 19 lokasi. Sejumlah 16 lokasi berada di pulau Flores. Saat ini telah dilakukan eksplorasi pada dua lokasi panas bumi yaitu Mataloko dan Ulumbu.

Potensi panas bumi di Ulumbu sebesar 200 MW, diantaranya cadangan terbukti sebesar 12,5 MW sedangkan di Mataloko potensinya mencapai 63 MW, dengan cadangan terbukti saat ini baru mencapai 2,5 MW. Sebesar 1,5 MW telah dibangkitkan menjadi tenaga listrik oleh PLN. Pemerintah dan Provinsi NTT berkomitment untuk mengembangkan sebagai sumber energi tiga wilayah kerja panas bumi yang saat ini ada yaitu Ulumbu, Sukoria dan Mataloko.

Kondisi kelistrikan Prov. NTT, beban puncak tahun 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 89,33MW dengan penjualan tenaga listrik sampai dengan tahun 2009 mencapai 381,78 GWh dengan perincian, pelanggan rumah tangga 223.88 GWh (58,64%), bisnis 98,7 GWh (25,85%), industri 4,31 GWh (1,13%) dan publik 54,89 GWh (14,38%).

Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2009 adalah 87,95%. Kondisi jaringan listrik di wilayah Flores sangat minim. Berdasarkan data dari PLN, Kupang, hingga saat ini interkoneksi transmisi listrik 70 kV hanya menghubungkan gardu induk di PLTU NTT 1 di Ropa, Gardu induk Maumere dan Gardu induk Ende.

Lomba Cerdas Cermat Nasional HUT Pertambangan dan Energi

JAKARTA. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-65 yang jatuh pada tanggal 28 September 2010, Kementerian ESDM akan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Nasional Pertambangan dan Energi (LCCNPE).  Lomba tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2010, dengan tema “Membangun Generasi Hemat Energi Untuk Masa Depan Bangsa yang Sejahtera”.

LCCNPE akan diikuti oleh siswa/siswi aktif berasal dari SMA/MA/SMK dengan formasi 3 orang peserta dan 1 orang team leader per provinsi. Peserta mengacu pada hasil seleksi Organisasi Siswa Nasional (OSN) Kebumian tahun 2010, sedangkan guru pendamping adalah guru Pembina OSN Kebumian yang ditunjuk oelh Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Selanjutnya lomba ini akan dibagi menjadi 5 region yaitu:

1. Sumatra;
2. Jawa;
3. Bali, Nusatenggara, Maluku dan Papua;
4. Kalimantan;
5. Sulawesi.

Peserta akan melalui 2 tahapan seleksi (Tes Tertulis dan Cerdas Cermat). Peserta yang lolos kompetisi antar propinsi di tingkat regional, akan melanjutkan pada tahap kedua kompetisi yaitu kompetisi antar region tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya lomba ini selain menyemarakkan HUT Pertambangan dan Energi yang Ke-65, adalah memasyarakatkan kebijakan pembangunan ESDM melalui jalur pendidikan menengah. Diharapkan pula dengan lomba ini dapat memupuk kebanggaan dan cinta tanah air melalui pemahaman potensi, pemanfaatan dan konservasi ESDM nasional. Selain itu diharapkan dapat menumbuh-kembangkan sikap positif demokratis di kalangan generasi muda bahwa konservasi ESDM merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG Cakup 15 Propinsi

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh membuka acara Pembentukan Dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Kamis pagi (26/8). Pada acara ini turut serta hadir Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kabareskrim Mabes Polri Ito Sumardi, Gubernur DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Perdagangan dan Transportasi, dan berbagai pejabat terkait.

Acara ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Menko Kesra pada tanggal 30 Juni 2010 tentang pembentukan Satuan Tugas Sosialisasi dan Edukasi Intensifikasi Pengawasan Pelayanan Edukasi dan Komunikasi Publik. Para peserta acara yang mengikuti pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat yang kemudian diharapkan dapat mensosialisasikan tata cara penggunaan LPG yang baik dan benar kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM mengatakan, konversi dari minyak tanah ke LPG mengajak masyarakat Indonesia melalui salah satu lompatan teknologi sehingga dibutuhkan pengawalan bagi masyarakat, sehingga teknologi ini dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Mengutip pernyataan Menteri ESDM, akan ada beberapa gelombang pelatihan, satu gelombangnya terdiri dua kelas yang satu kelasnya terdapat 40 peserta penyuluhan. “Satu penyuluh diharapkan dapat memberikan penyuluhan lagi kepada 40 orang dan kemudian terus menurus berantai sehingga dapat mencapai target dapat meng-cover seluruh propinsi yang telah mengkonversi minyak ke LPG secara bertahap, berjenjang dan menyeluruh,” papar Menteri.

Dalam hal ini, lanjut Menteri ESDM, Pemerintah menyediakan alokasi anggaran penyuluhan lapangan penggunaan LPG ini sebesar 15 miliar yang diambil dari APBN, anggaran tersebut untuk mencakup 15 propinsi yang terdiri dari 200 kabupaten atau sekitar 30.000 desa.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan, terkait permasalahan kerusakan pada rubber seal, selang karet, dan regulator, serta katub, Pemerintah memberikan bantuan dengan menjual alat-alat tersebut dengan harga pabrik jika harga total komponen tersebut di pasaran dijual hingga menembus harga Rp 100.000 rupiah. “Pemerintah hanya menjual paket komplit sebesar Rp 35.000 rupiah,” tegas Menko Kesra.

Kebijakan Pemerintah Atasi Darurat Listrik 2010

JAKARTA. Untuk mengantisipasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN  agar mampu mendanai kebutuhan investasi, salah satunya dengan meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%, agar PLN mempunyai kemampuan untuk mendanai kebutuhan investasi.

“Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan rasionalisasi Tarif Dasar Listrik dan kebijakan Subsidi Terarah untuk masyarakat yang tidak mampu,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam konferensi pers “Evaluasi Kinerja Ekonomi Indonesia 2009 dan Prospek 2010” di Jakarta, Senin (4/1).

Selain itu, dukungan Pemerintah kepada PLN untuk mengatasi darurat listrik diwujudkan dengan memberikan pinjaman ke PLN tanpa bunga, melakukan konversi  pinjaman Pemerintah ke PLN menjadi ekuitas, dan meminta PLN untuk melakukan efisiensi operasi dan investasi.

Menteri menjelaskan, dari aspek regulasi guna mewujudkan jaminan pasokan listrik 2010, pemerintah telah menyiapkan 4 (empat) rancangan Peraturan Presiden, yaitu: Rancangan Perpres Perubahan Pepres 71/2006; Rancangan Perpres Perubahan Perpres 72/2006; Rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Gas, dan Batubara; serta Rancangan Pepres Tim Perpadu Penyelesaian Listrik Swasta (IPP).

“Untuk listrik dari panas bumi, Pemerintah melalui Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM tentang Harga Patokan Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.