Selasa, 31 Agustus 2010

Tiga Kebijakan Pemerintah Cina yang Sulit Ditiru Pemerintah Indonesia

Tuntutlah ilmu walau harus ke negeri Cina, demikian kata Muhammad S.A.W. 15 abad yang lalu. Suatu ungkapan yang tak pernah usang. Bukan hanya karena di Cina banyak melahirkan ilmu pengetahuan dan penemuan di masa lampau seperti ilmu filsafat, perang, pemerintahan, bela diri, pengobatan dan kesehatan, teknik pembuatan kertas, mesiu, roket, dan lain-lain, tapi Cina juga adalah negeri yang memiliki banyak kehebatan.

Republik Rakyat Cina (RRC) dengan luas wilayah ke-4 terbesar di dunia, yakni 9.598.077 km2 dan berpenduduk 1.337.620.000 jiwa per 21 Mei 2010 ini atau 19,16 %  dari seluruh populasi dunia ini mempunyai pendapatan perkapita (Bank Dunia 2008) sebesar $ 5,962 per kapita (urutan ke-89) atau sekitar Rp.55.088.880 per kapita/tahun atau Rp.4.620.000 per kapita/bulan. Bandingkan dengan kita yang berada pada urutan ke-106 sebesar $ 3,900 per kapita atau Rp.3.003.000 per kapita/bulan.

Penduduk dengan pendapatan per kapita yang 1,5 kali kita ini ternyata sebagian besar menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Di mana sekitar 1 miliar sepeda di dunia pada saat ini, hampir separuhnya atau sekitar 450 juta di tahun 1992 ada di Cina. Namun karena perubahan tren, pengguna sepeda menurun sekitar sampai 20 % dari semua angkutan saat ini, karena beralih ke sepeda listrik.

Cina adalah produsen sepeda listrik terkemuka di dunia. Menurut data dari Asosiasi Sepeda Cina, sebuah kelompok industri kerjasama pemerintah, di tahun 2004 Cina menjual 7.500.000 sepeda listrik secara nasional, yang meningkat hampir dua kali lipat dari penjualan di tahun 2003; kemudian penjualan domestik mencapai 10 juta di tahun 2005, dan 16 juta hingga 18 juta unit pada tahun 2006.  Pada tahun 2007, sepeda listrik diduga memenuhi 10 hingga 20 % dari seluruh kendaraan roda dua di jalan-jalan kota besar di Cina menggantikan sepeda angin.

Pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Cina sebesar 18,8 % atau menjadi 22 juta unit yang 60 % adalah milik pribadi. Atau secara kasar hanya ada 3 mobil untuk setiap 100 orang Cina. Coba bandingkan dengan Indonesia, ternyata masih lebih banyak jumlah kendaraan bermotor kita, yakni 65,2 juta di tahun 2008 meskipun 47,6 juta berupa sepeda motor, sedangkan jumlah mobil penumpang selain bus dan truk hanya 9,8 juta.

Selain penghasilan rakyatnya yang lebih besar dari kita dan masih banyak yang bersepeda, kehebatan Cina lainnya adalah pemerintahnya yang tidak main-main dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski Cina bukan negara demokrasi sesungguhnya, karena dikuasai hanya oleh satu partai besar yakni partai komunis, dan tidak ada pemilu demokratis seperti kita, karena presidennya dipilih secara tertutup di lingkungan elit partai, tetapi rezim pemerintahannya betul-betul solid dalam melaksanakan program-programnya.

Berikut 3 kebijakan pemerintah RRC yang patut menjadi contoh pemerintah kita kalau memang betul-betul ingin mensejahterakan dan memajukan bangsanya.



1. Memberantas korupsi tanpa kenal ampun

Tahun ini Lebih dari 3.000 pejabat Tiongkok telah dihukum karena menerima suap dan berbagai kesalahan lain, sebagian terkait paket stimulus Beijing sebesar 586 miliar dolar. Tindak korupsi itu terjadi antara Oktober 2009 hingga April tahun ini, dengan salah satu kasus terburuk melibatkan seorang pejabat yang menerima suap senilai 3,2 juta dolar, demikian kata Kementerian Pengawasan Cina.

Kalau dihitung antara 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 April 2010 terdapat 211 hari, maka ada 14 orang koruptor (3.000 : 211) setiap hari yang telah ditangkap dan dihukum di Cina. Coba bandingkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  Pada tahun 2009 tercatat Indonesia hanya berhasil memvonis bersalah sebanyak 154 orang koruptor atau 0,4 orang perhari (154:365), selebihnya dibebaskan sebanyak 224 orang. Perbandingan jumlah koruptor dihukum antara Indonesia dan Cina adalah 1:35 atau setiap satu orang koruptor dihukum di Indonesia maka ada 35 koruptor di Cina yang sudah dihukum.

Pemerintah Cina mulai bersikap tegas terhadap para koruptor dengan memberikan hukuman berat, mulai dipenjara seumur hidup hingga dihukum mati. Seperti pada akhir 2000 lalu seperti yang dilansir hukumonline dari China Daily, Cina telah membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat Cina di Propinsi Fujian, Cina Tenggara. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati.

Pada 9 Maret 2001 misalnya, nasib buruk menimpa Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung Cina di Beijing.  Hu Changqing adalah Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi yang dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap senilai AS$660.000  atau kurang lebih Rp4,95 miliar. Selain itu, Hu menerima sogokan properti senilai AS$200.000  (Rp1,5 miliar).

“Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai,” demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah satu “Mr Clean”.

Korupsi bukan hanya menggerogoti keuangan negara, sehingga mengacaukan pembangunan, juga melemahkan mental warna negara untuk mencintai negaranya, dan bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat antar pejabat, dan kemarahan rakyat. Ini semua akan melemahkan ketahanan bangsa secara keseluruhan, dan menjauhkan cita-cita sebagai bangsa yang besar.



2. Perang habis-habisan terhadap situs porno di internet dan penggunanya.

Pihak berwenang di China menutup 44 ribu situs dan alamat internet porno serta menahan 868 orang dan memeriksa 524 kasus kriminal selama kampanye perang terhadap pornografi melalui internet pada tahun 2007.

“Sementara 1.911 orang lainnya yang terlibat dalam 1.609 aktivitas internet pornograsi telah dikenakan hukuman, dan pihak berwenang juga telah menutup sekitar 44 ribu jaringan pesan porno,” demikian seperti dikutip Xinhua, di Beijing, Rabu.

Keinginan Pemerintah China untuk menutup gerak situs porno di negaranya tidak hanya dilakukan pada versi desktop saja, akan tetapi terhadap situs dewasa yang dibuat dalam versi mobile. Tak main-main, China memblokir sekira 140 situs porno versi mobile tersebut.

Saat ini, China telah membredel lebih dari 140 ribu situs yang mengandung konten porno atau diblok di Beijing dan sekitar 310 ribu situs telah dihapus di provinsi pantai Guangdong dan Jiangsu.

Aparat keamanan China telah menangkap lebih dari 5.000 orang yang terlibat dalam kasus pornografi di Internet pada 2009.  Pengumuman ini sekaligus menegaskan upaya China untuk memerangi kejahatan internet. China selama ini memang menerapkan sensor ketat terhadap internet untuk membatasi konten yang dianggap tidak sehat, terutama konten porno dan kekerasan. Kebijakan ini sering dikenal dengan sebutan “Great Firewall of China”.

Pada bulan Desember lalu, pemerintah China menawarkan hadiah sampai 10.000 yuan (sekitar Rp 14 juta) kepada pengguna Internet yang melaporkan situs-situs pornografi. Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Keamanan Publik, 5.394 orang ditangkap tahun lalu terkait pornografi internet, dan 9.000 situs terkait telah ditutup.

Keseriusan pemerintah Cina dalam pemberantasan pornografi di internet karena mereka tidak ingin kerusakan moral yang parah di kalangan generasi muda akan melemahkan ketahanan bangsanya. Generasi muda yang tercemari pikirannya dengan pornografi akan sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan lemah dalam mengejar prestasi, belum lagi masalah pernikahan dini, pergaulan bebas, membludaknya angka kelahiran dan aborsi yang hanya akan menambah problem negara yang penduduknya sudah lebih dari 1 milyar ini.



3. Pengembangan industri informasi dan elektronik yang menguasai pasar dunia dan melejitkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Cina yang berideologi komunis telah berhasil mengadopsi semangat liberalisasi ekonomi Barat dengan tepat, dengan tetap mempertahankan ideologi politik dan budayanya. Pertumbuhan perusahaan industri dan manufaktur yang luar biasa dengan menyerap modal dari dalam dan luar negeri tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Cina tapi juga menyerap tenaga kerja yang luar biasa.

Salah satunya adalah industri informasi dan elektronik yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir sejak liberalisasi ekonomi di bawah kebijakan strategis nasional yang mempercepat informatisasi perkembangannya. Pada tahun 2005, sektor informasi dan elektronik Cina mengangkat 16,6% pertumbuhan ekonomi negara dan memberi nilai tambah 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Sebagian besar ponsel China, komputer notebook, layar warna dan produk lainnya diekspor ke luar negeri, sehingga menjadikan China sebagai basis produksi global.  Total tingkat ekspor-impor produk terhubung elektronik dan informasi Cina pada tahun 2005 adalah US $ 268,2 miliar untuk ekspor dan US $ 220,6 miliar untuk impor, menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 29,9% untuk ekspor dan 21,9% untuk impornya. Rasio dari total ekspor dan impor total di Cina adalah 35,2% untuk ekspor dan 33,4% untuk impor.

 Selain itu, surplus perdagangan China tercatat sebesar US $ 47,600 miliar, dengan kira-kira setengah dari US $ 100 miliar total surplus perdagangan Cina sebagai simpanan.

Perlu diketahui pertumbuhan ekonomi Cina adalah yang tercepat di dunia selama 30 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata tahunan lebih dari 10%. Pada 1990-an, perekonomian Cina terus tumbuh dengan cepat, sekitar 9,5%, disertai dengan inflasi yang rendah.

Perekonomian Cina tumbuh pada tingkat rata-rata 10% per tahun selama periode 1990-2004, tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. PDB Cina tumbuh 10,0% pada tahun 2003, 10,1%, pada tahun 2004, dan bahkan lebih cepat 10,4% pada tahun 2005 walaupun pemerintah berupaya untuk mendinginkan perekonomiannya. Total perdagangan Cina pada tahun 2006 melampaui $ 1,76 triliun, membuat perdagangan Cina terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Pada tanggal 14 Januari 2009 sebagai dikonfirmasi oleh Bank Dunia angka revisi untuk tahun keuangan 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 13 persen, tercepat sejak tahun 1994.

Pertumbuhan yang tinggi tersebut menghasilkan 15 juta pekerjaan per tahun sehingga memerlukan pekerja pendatang baru ke dalam pasar kerja di Cina kira-kira sama besarnya dengan seluruh warga Ekuador atau Kamboja dipekerjakan.

Kamis, 26 Agustus 2010

Potensi Panas Bumi NTT Mencapai 1.266 Mw

JAKARTA. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditengah kurangnya pasokan dan lemahnya infrastruktur energi, Proinsi NTT menyimpan potensi panas bumi mencapai 1.266 MW tersebar di 19 lokasi. Sejumlah 16 lokasi berada di pulau Flores. Saat ini telah dilakukan eksplorasi pada dua lokasi panas bumi yaitu Mataloko dan Ulumbu.

Potensi panas bumi di Ulumbu sebesar 200 MW, diantaranya cadangan terbukti sebesar 12,5 MW sedangkan di Mataloko potensinya mencapai 63 MW, dengan cadangan terbukti saat ini baru mencapai 2,5 MW. Sebesar 1,5 MW telah dibangkitkan menjadi tenaga listrik oleh PLN. Pemerintah dan Provinsi NTT berkomitment untuk mengembangkan sebagai sumber energi tiga wilayah kerja panas bumi yang saat ini ada yaitu Ulumbu, Sukoria dan Mataloko.

Kondisi kelistrikan Prov. NTT, beban puncak tahun 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 89,33MW dengan penjualan tenaga listrik sampai dengan tahun 2009 mencapai 381,78 GWh dengan perincian, pelanggan rumah tangga 223.88 GWh (58,64%), bisnis 98,7 GWh (25,85%), industri 4,31 GWh (1,13%) dan publik 54,89 GWh (14,38%).

Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2009 adalah 87,95%. Kondisi jaringan listrik di wilayah Flores sangat minim. Berdasarkan data dari PLN, Kupang, hingga saat ini interkoneksi transmisi listrik 70 kV hanya menghubungkan gardu induk di PLTU NTT 1 di Ropa, Gardu induk Maumere dan Gardu induk Ende.

Lomba Cerdas Cermat Nasional HUT Pertambangan dan Energi

JAKARTA. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-65 yang jatuh pada tanggal 28 September 2010, Kementerian ESDM akan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Nasional Pertambangan dan Energi (LCCNPE).  Lomba tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2010, dengan tema “Membangun Generasi Hemat Energi Untuk Masa Depan Bangsa yang Sejahtera”.

LCCNPE akan diikuti oleh siswa/siswi aktif berasal dari SMA/MA/SMK dengan formasi 3 orang peserta dan 1 orang team leader per provinsi. Peserta mengacu pada hasil seleksi Organisasi Siswa Nasional (OSN) Kebumian tahun 2010, sedangkan guru pendamping adalah guru Pembina OSN Kebumian yang ditunjuk oelh Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Selanjutnya lomba ini akan dibagi menjadi 5 region yaitu:

1. Sumatra;
2. Jawa;
3. Bali, Nusatenggara, Maluku dan Papua;
4. Kalimantan;
5. Sulawesi.

Peserta akan melalui 2 tahapan seleksi (Tes Tertulis dan Cerdas Cermat). Peserta yang lolos kompetisi antar propinsi di tingkat regional, akan melanjutkan pada tahap kedua kompetisi yaitu kompetisi antar region tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya lomba ini selain menyemarakkan HUT Pertambangan dan Energi yang Ke-65, adalah memasyarakatkan kebijakan pembangunan ESDM melalui jalur pendidikan menengah. Diharapkan pula dengan lomba ini dapat memupuk kebanggaan dan cinta tanah air melalui pemahaman potensi, pemanfaatan dan konservasi ESDM nasional. Selain itu diharapkan dapat menumbuh-kembangkan sikap positif demokratis di kalangan generasi muda bahwa konservasi ESDM merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG Cakup 15 Propinsi

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh membuka acara Pembentukan Dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Penggunaan LPG di Hotel Bumikarsa, Jakarta, Kamis pagi (26/8). Pada acara ini turut serta hadir Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kabareskrim Mabes Polri Ito Sumardi, Gubernur DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Perdagangan dan Transportasi, dan berbagai pejabat terkait.

Acara ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Menko Kesra pada tanggal 30 Juni 2010 tentang pembentukan Satuan Tugas Sosialisasi dan Edukasi Intensifikasi Pengawasan Pelayanan Edukasi dan Komunikasi Publik. Para peserta acara yang mengikuti pelatihan dengan baik akan mendapatkan sertifikat yang kemudian diharapkan dapat mensosialisasikan tata cara penggunaan LPG yang baik dan benar kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM mengatakan, konversi dari minyak tanah ke LPG mengajak masyarakat Indonesia melalui salah satu lompatan teknologi sehingga dibutuhkan pengawalan bagi masyarakat, sehingga teknologi ini dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Mengutip pernyataan Menteri ESDM, akan ada beberapa gelombang pelatihan, satu gelombangnya terdiri dua kelas yang satu kelasnya terdapat 40 peserta penyuluhan. “Satu penyuluh diharapkan dapat memberikan penyuluhan lagi kepada 40 orang dan kemudian terus menurus berantai sehingga dapat mencapai target dapat meng-cover seluruh propinsi yang telah mengkonversi minyak ke LPG secara bertahap, berjenjang dan menyeluruh,” papar Menteri.

Dalam hal ini, lanjut Menteri ESDM, Pemerintah menyediakan alokasi anggaran penyuluhan lapangan penggunaan LPG ini sebesar 15 miliar yang diambil dari APBN, anggaran tersebut untuk mencakup 15 propinsi yang terdiri dari 200 kabupaten atau sekitar 30.000 desa.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono menyampaikan, terkait permasalahan kerusakan pada rubber seal, selang karet, dan regulator, serta katub, Pemerintah memberikan bantuan dengan menjual alat-alat tersebut dengan harga pabrik jika harga total komponen tersebut di pasaran dijual hingga menembus harga Rp 100.000 rupiah. “Pemerintah hanya menjual paket komplit sebesar Rp 35.000 rupiah,” tegas Menko Kesra.

Kebijakan Pemerintah Atasi Darurat Listrik 2010

JAKARTA. Untuk mengantisipasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN  agar mampu mendanai kebutuhan investasi, salah satunya dengan meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%, agar PLN mempunyai kemampuan untuk mendanai kebutuhan investasi.

“Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan rasionalisasi Tarif Dasar Listrik dan kebijakan Subsidi Terarah untuk masyarakat yang tidak mampu,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam konferensi pers “Evaluasi Kinerja Ekonomi Indonesia 2009 dan Prospek 2010” di Jakarta, Senin (4/1).

Selain itu, dukungan Pemerintah kepada PLN untuk mengatasi darurat listrik diwujudkan dengan memberikan pinjaman ke PLN tanpa bunga, melakukan konversi  pinjaman Pemerintah ke PLN menjadi ekuitas, dan meminta PLN untuk melakukan efisiensi operasi dan investasi.

Menteri menjelaskan, dari aspek regulasi guna mewujudkan jaminan pasokan listrik 2010, pemerintah telah menyiapkan 4 (empat) rancangan Peraturan Presiden, yaitu: Rancangan Perpres Perubahan Pepres 71/2006; Rancangan Perpres Perubahan Perpres 72/2006; Rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Gas, dan Batubara; serta Rancangan Pepres Tim Perpadu Penyelesaian Listrik Swasta (IPP).

“Untuk listrik dari panas bumi, Pemerintah melalui Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM tentang Harga Patokan Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.